DILEMA PENGELOLA TPQ

Iseng-iseng saya membuka blog milik sepupu saya beberapa waktu yang lalu. Ada satu postingan terbaru miliknya yang membuat saya akhirnya ingin mengulas topik yang sama, yaitu masalah bisyaroh TPQ. Ternyata kasusnya sama dengan TPQ daerah saya.

Saya mempunyai beberapa teman dekat yang menjadi petugas bisyaroh TPQ. Ada 3 orang yang semuanya pernah menjadi petugas bisyaroh TPQ depan rumah saya. Mereka adalah bu Munifah, bu Kartinah dan terakhir bu Sulistiyani. Saya biasanya memanggil mereka dengan nama panggilan bu Mun, bu Tina dan bu Lis. Bu Mun adalah petugas lama sebelum bu Tina disusul dengan bu Lis. Bu Lis menjabat sebagai petugas bisyaroh sejak beberapa bulan yang lalu hingga sekarang.
Ketiga orang ini mempunyai keluhan yang sama tentang bisyaroh TPQ. Saya yakin tidak hanya mereka saja. Semua petugas bisyaroh TPQ dan lembaga pendidikan yang lain juga pastinya mempunyai permasalahan yang sama. Permasalahan yang sering dihadapi petugas bisyaroh adalah tidak tepat waktunya wali murid membayar bisyaroh atau SPP, sehingga mereka selalu mengoprak-oprak anak untuk segera membayar bisyaroh tepat waktu.
Nominal bisyaroh di daerah saya adalah Rp. 10.000,- per bulan. Ada sebagian wali murid yang membayar bisyaroh tepat waktu. Ada juga yang telat. Wali murid yang telat ini kadang membayar bisyaroh ketika menjelang tes cawu, kadang ada yang membayar bisyaroh satu tahun penuh di akhir cawu 3. TPQ di daerah saya masih menerapkan sistem cawu. Bahkan ada yang tidak membayar sama sekali, mungkin tidak mampu, ada kebutuhan mendadak, lupa atau sengaja. Belum lagi jika ada uang yang hilang karena beberapa hal sehingga petugas bisyaroh harus mengganti uang SPP. Siapa yang pusing coba? yang pusing petugas bisyaroh dan gurunya. Ketidaktepatan waktu pembayaran bisyaroh ini akan berdampak pada penggajian guru. Padahal kalau dipikir-pikir wali murid yang telat-telat ini kadang motornya bagus dan gadgetnya model terbaru.
Jumlah murid TPQ di daerah saya sekitar 500 anak. Nominal gaji yang harus dikeluarkan per bulan adalah 4 juta rupiah, sedangkan pendapatan per bulannya saja kadang 1-3 juta. Pendapatan terbanyak diperoleh saat tes cawu dan akhir tahun, itupun kadang belum bisa menutupi kekurangan penggajian guru. Beberapa guru pernah beberapa kali mengusulkan kepada kepala yayasan bagaimana jika bisyaroh dinaikkan saja atau diterapkan sistem subsidi silang. Jawabannya masih sama, "Kita niatnya membantu masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Toh nyatanya membayar Rp. 10.000,- pun masih ada yang telat. Apalagi jika dinaikkan." : D.
Jadi, untuk para wali murid dimanapun anda berada, jika nominal SPP di daerah anda murah. Jangan sepelekan waktu pembayarannya. Kepala yayasan sudah mati-matian berniat membantu masyarakat. Bahkan kadang beliau rela meminjamkan uang pribadinya untuk menutupi kekurangan gaji guru. Sadar nggeh... :D